SHARE
Mahar dalam Pernikahan (foto: islampos)

Tanya

Assalamu’alaikum Ustadz. Salah satu hal yang membuat saya masih belum mengerti adalah apakah mahar itu bukan termasuk rukun nikah? Padahal yang saya pahami selama ini adalah termasuk rukun nikah. Maturnuwun. (Bachrul Ulum, Jombang)

Jawaban

Imam Zakaria al-Anshari dalam kitab Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab (Beirut: Dar al-Fikr), juz II, hal. 41, menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima yaitu:

فَصْلٌ: فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهَا. ” أَرْكَانُهُ ” خَمْسَةٌ ” زَوْجٌ وَزَوْجَةٌ وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ وَصِيغَةٌ

“Pasal tentang rukun-rukun nikah dan lainnya. Rukun-rukun nikah ada lima, yakni mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua saksi, dan shighat.

Adapun penjelasan rukun nikah itu sebagai berikut:

1. Calon Mempelai Laki-Laki
Maksudnya adalah calon suami yang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pula oleh Imam Zakaria al-Anshari dalam kitab di atas,

و شرط في الزوج حل واختيار وتعيين وعلم بحل المرأة له

“Syarat calon suami ialah halal menikahi calon istri (yakni Islam dan bukan mahram), tidak terpaksa, ditertentukan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya.”
.
2. Calon Mempelai Perempuan
Maksudnya adalah calon istri yang halal dinikahi oleh mempelai laki-laki.
.
3. Wali dari Calon Mempelai Perempuan
Wali adalah orang tua mempelai perempuan baik ayah, kakek maupun pamannya dari pihak ayah, dan pihak lainnya. Secara berurutan, yang berhak menjadi wali adalah ayah, lalu kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung (kakak ataupun adik), saudara lelaki seayah, paman (saudara lelaki ayah), anak lelaki paman dari jalur ayah.
.
4. Dua Orang Saksi (Laki-Laki)
Imam Abu Suja’ dalam Matan al-Ghâyah wa Taqrîb (Surabaya: Al-Hidayah, 2000), hal. 31 mengatakan, wali dan dua saksi membutuhkan enam persyaratan, yakni Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil.
.
5. Shighat
Yaitu Ijab dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya dan Qabul dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya.

Hukum Mahar dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Pasal 30
Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Sebenarnya yang wajib membayar mahar itu bukan calon mempelai laki-laki, tetapi mempelai laki-laki karena kewajiban itu baru ada setelah berlangsung akad nikah. Demikian pula yang menerima bukan calon mempelai wanita, tetapi mempelai wanita karena dia baru berhak menerima mahar setelah adanya akad nikah.

Pasal 31
Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32
Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33
(1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
(2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan menjadi utang (calon) mempelai pria.

Pasal 34
(1) Kewajiban penyerahan mahar bukan merupakan rukun dalam pernikahan.
(2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya pernikahan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya pernikahan.

Pasal 35
(1) Suami yang menalak istrinya qobla ad-dukhul (yakni sebelum ‘berhubungan’, ed.) wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
(2) Apabila suami meninggal dunia qobla ad-dukhul seluruh mahar yang telah ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.
(3) Apabila perceraian terjadi qobla ad-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsl.

Pasal 36
Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37
Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38
(1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi (calon) mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
(2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Pendapat KH. Dr. Dawud Arif Khan

Mahar memang tidak termasuk rukun nikah, karena dua hal:
1. Ia dapat dihutang
2. Mempelai Perempuan dapat saja membebaskan mahar suaminya.

Misalnya dalam sebuah pernikahan ada yang berniat membuat berita heboh dan sensasional. Yaitu mempelai laki-laki memberikan mahar sebesar Rp 10 trilyun dengan cara dihutang. Kemudian setelah penyebutan mahar itu, mempelai perempuan langsung membebaskan hutang mahar suaminya.

Praktik semacam itu tidak apa-apa. Lebih seru kalau setelah mempelai laki-laki mengucapkan mahar Rp 10 trilyun, kemudian mempelai perempuan tak mau membebaskan hutang mahar suaminya itu. Pasti ramai di media.

Seandainya si calon istri mengikhlaskan maharnya (tidak diberi mahar) sebelum akad nikah, apakah itu boleh? Tidak boleh. Karena hukum mahar itu wajib. Kalau mau membebaskan maharnya seperti contoh di atas, tidak apa-apa.

Sebagian ulama, seperti Imam Hanafi dan Imam Maliki memberi batas minimal mahar dengan rincian,

1. Hanafi, minimal 10 dirham karena Nabi tak pernah memberikan mahar dalam jumlah yang kurang dari itu.

2. Maliki, minimal 3 dirham yaitu diambil dari pengkiasan nishabnya hukum had potong tangan bagi pencuri.

Kesimpulan

Meskipun mahar tidak termasuk dalam rukun nikah tetapi mahar sangat dianjurkan untuk diberikan ke pihak perempuan meski sekedar sendal jepit. Intinya mahar adalah berupa sesuatu yang bermanfaat entah berupa materi atau mungkin ilmu. Jadi bisa saja mahar dalam bentuk ilmu membaca fatihah misalnya, dan lain-lain yang bermanfaat.

Sesuai dengan bunyi akad (ijab) maka mahar ditentukan oleh wali mempelai perempuan sebagai pengucap ijab dan calon suami mau tak mau harus setuju (qabul) dengan mahar yang dipersyaratkan jika masih ingin menikahi perempuan yang dimaksud.

Adapun penentuan jenis atau besarnya mahar, biasanya telah disepakati dalam khithbah/lamaran. Praktiknya ya negosiasi antara pihak pria dan wanita karena kondisi sekarang ini keduanya sama-sama saling membutuhkan dan sama-sama tertarik sehingga akan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing.

Wallahu a’lam bishowab.

Ustadz Ichsan NafarinPengasuh Kajian Fiqh Al Iman dan Pengajar di Pondok Pesantren Baitul Imany & Raudhatul Imany Bintaro

———

Bantu kami mengembangkan Yayasan AL IMAN yang sedang membangun Pondok Pesantren Baitul Imany (santri putra) & Raudhatul Imany (santri putri) di belakang Kampus PKN STAN dan Beasiswa untuk Mahasiswa Kurang Mampu dengan mengirimkan DONASI

Rekening Mandiri 164-00-0303925-4 a.n. AL IMAN PKN STAN
Contact Person Whatsapp 0857 8463 8245

Facebook : Buletin AL IMAN
Instagram : AL IMAN ORG
Youtube : AL IMAN

LEAVE A REPLY